UU Minerba: Perlu Kebijakan Lintas Kementerian

Penulis : Evy Rachmawati | Senin, 15 April 2013 | 14:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan Mineral dan Batubara mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan lintas kementerian yang menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, komprehensif, dan jelas.

“Hal itu dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan minerba,” kata Koordinator Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan Irwandy Arif, Senin (15/4/2013) di Jakarta.

Komite kerja itu beranggotakan sejumlah asosiasi pertambangan, di antaranya, Asosiasi Pertambangan Indonesia, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia.

Irwandy menilai, implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara masih menyisakan banyak masalah yang belum dapat diatasi pemerintah. Hal ini menghambat kegiatan usaha pertambangan dan jasa usaha pertambangan.

“Beberapa masalah krusial sektor pertambangan itu antara lain, belum harmonisnya peraturan-peraturan pelaksanaan lintas kementerian teknis yang mendukung kegiatan di lapangan seperti eksplorasi, konstruksi, produksi, jasa usaha pertambangan dan pengiriman hasil produksi,” tutur Irwandy.

Selain itu evaluasi menyeluruh dan komprehensif atas pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan pertambangan minerba belum tuntas. “Terjadi benturan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai akibat penerapan otonomi daerah dalam menetapkan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus,” ungkapnya.

Terkait hal itu, pemerintah diminta segera mengeluarkan aturan-aturan pelaksanaan lintas kementerian yang menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, komprehensif, jelas dan menjamin terlaksananya komunikasi antar instansi atau kementerian teknis terkait, sehingga mampu mendorong kegiatan usaha pertambangan minerba.

“Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan melaksanakan pembenahan yang menyeluruh dan komprehensif terhadap pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan usaha pertambangan minerba,” kata Irwandy.

Editor :

Nasru Alam Aziz

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/15/14040632/Perlu.Kebijakan.Lintas.Kementerian

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s