Kebijakan Pertambangan Masih Didominasi Pemerintah Pusat

Jumat, 31 Mei 2013 | 7:34

MANADO-Pakar Hukum, DR Denny Karwur SH, MSi mengatakan, walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan umum, namun semua kebijakan masih didominasi pemerintah pusat.

“segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya pertambangan telah ditentukan oleh pemerintah pusat, “kata Denny Karwur dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratunlangi Manado, di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (30/5).

Karwur mengatakan, situasi tersebut berakibatkan pemerintah kabupaten/kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan adalah pemerintah pusat.

Hal tesebut disebabkan oleh sistem pemerintahan sentralisitik, artinya segala macam urusan berkaitan dengan pertambangan, baik dalam penetapan izin kuasa pertambangan, konttrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan menjadi kewenangan Menteri Egergi dan Sumber Daya Mineral.

Namun, kata Karwur, sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai UU tersebut bahwa dalam pengelolaan pertambangan umum pemerintah pusat memiliki sekitar 21 kewenangan, pemerintah provinsi 14 kewenangan, dan pemerintah kabupaten/kota 12 kewenangan.

Kewenangan pemerintah pusat itu, antara lain penetapan sistem perizinan, penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia.

Kewenangan pemerintah provinsi, antara lain Pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan prundang-undangan daerah, pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan lintas wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut empat mil sampai dengan 12 mil.

Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, antara lain pembuatan peraturan perundangan-undangan daerah, pemberian izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat,dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan empat mil, kata Denny Karwur.(ant/hrb)

http://www.investor.co.id/energy/kebijakan-pertambangan-masih-didominasi-pemerintah-pusat/61922

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s