SKK MIGAS: Ingin Gunakan APBN, Kegiatan Hulu Migas Bisa Terganggu

Lili Sunardi   –   Rabu, 12 Juni 2013, 18:49 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA–Penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk biaya operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berpotensi mengganggu kegiatan hulu migas nasional.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika biaya operasional SKK Migas berasal dari APBN. Hanya saja, proses tersebut membutuhkan waktu cukup lama, sehingga berpotensi mengganggu kegiatan hulu migas.

“Sekarang kan diperingatkan mekanisme penganggaran SKK Migas tidak sesuai aturan, ini sedang kita proses agar dapat menggunakan APBN. Tetapi kalau sekarang diubah jadi menggunakan APBN kan butuh proses yang lama, kinerja migas nanti terpengaruh,” katanya di Jakarta, Rabu (12/6).

Wacik mengungkapkan anggaran SKK Migas saat ini diambil dari pemotongan penerimaan migas nasional. Dengan begitu, sebenarnya tidak ada persoalan dalam hal keuangan SKK Migas, karena telah sesuai aturan yang diputuskan sejak lembaga itu bernama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas).

Saat ini, lanjut Wacik, Kementerian ESDM belum dapat mengalokasikan anggarannya untuk membiayai operasional SKK Migas. “Aturan mengenai keuangan SKK Migas kan telah disetujui sejak jaman BP Migas dan SKK Migas ini hanya turunannya. Dulu kan SKK Migas bukan di bawah Kementerian ESDM, jadi belum dianggarkan,” tuturnya.

Sementara Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan tidak terlalu mempersoalkan mengenai sumber anggaran lembaga yang dipimpinnya itu. Alasannya, pengaturan sumber pendanaan bukanlah kewenangan SKK Migas, melainkan Pemerintah.

“Kalau ini disebut pemborosan, kami hanya menggunakan 0,6% dari pendapatan sektor migas. Dari dana tersebut, kami berhasil mendapatkan Rp360 triliun, jadi dari segi mana pemborosannya,” ungkapnya.

Meski demikian, Rudi mengkhawatirkan nasib pegawai SKK Migas jika anggarannya masih berasal dari retensi penerimaan migas. “Kalau ada pegawai yang pensiun atau pemutusan hubungan kerja, siapa yang bayar. Karena kami dan Kementerian keuangan tidak memiliki dana,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut mekanisme sumber anggaran SKK Migas yang tidak menggunakan mekanisme APBN sejak 2002 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Keuangan Negara.

Pada 2012 diketahui jumlah penerimaan negara dari sektor hulu migas yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar US$34,93 miliar.

Editor : Sepudin Zuhri

http://www.bisnis.com/skk-migas-ingin-gunakan-apbn-kegiatan-hulu-migas-bisa-terganggu

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s