Izin Usaha Perkebunan

Sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.I40/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan, dan memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan. keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilanJ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dianggap tidak sesuai Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Berikut ringkasannya:

Definisi

  • Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat

Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:

  1. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
  2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkehunan; dan
  3. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industry pengolahan hasil perkebunan

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas:

  • Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
  • Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
  • Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industry pengolahan hasil perkebunan

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan:

  • kelapa sawit dengan kapasitas sama atau lebih dari 5 ton TBS per jam;
  • teh dengan kapasitas sama atau lebih dari 1 ton pucuk segar perhari (teh hijau) dan 10 ton pucuk segar perhari (teh hitam); dan
  • tebu dengan kapasitas sama atau lebih dari ¬†1.000 Ton Tebu per hari;

wajib memiliki IUP-P.

Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, the dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan wajib memiliki IUP

Untuk mendapatkan IUP-P, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun.

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) untuk untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas:

  • Kelapa = 40.000 ha
  • Karet = 20.000 ha
  • Kopi = 10.000 ha
  • Kakao = 10.000 ha
  • Jambu Mete = 10.000 ha
  • Lada = 1.000 ha
  • Cengkeh = 1.000 ha
  • Kapas = 20.000 ha

Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman yaitu:

  • Kelapa Sawit 100.000 ha
  • Teh 20.000 ha
  • Tebu 150.000 ha

Batas paling luas untuk IUP-B dan IUP tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

IUP-B, IUP-P atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

  1. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;
  2. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.

Lebih jauh peraturan ini mengatur mengenai:

  • Syarat Dan Tata Cara Permohonan Lzin Usaha Perkebunan
  • kemitraan
  • Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, Danjatau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha
  • Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan
  • Kewajiban Perusahaan Perkebunan
  • Pembinaan Dan Pengawasan
  • Sanksi AdministrasiKetentuan Peralihan

Penutup

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 2 Oktober 2013 (tasbul)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s