Pemerintah Diminta tak Perpanjang Kontrak Masela

Kamis, 17 Oktober 2013 | 7:56

JAKARTA-Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah tak memperpanjang kontrak Blok Masela di Laut Arafura, Maluku sebelum waktunya.

Direktur Eksekutif Iress Marwan Batubara di Jakarta, Rabu mengatakan, pemerintah harus taat aturan yakni perpanjangan kontrak baru bisa diajukan 10 tahun sebelum kontrak berakhir.

“Kalau melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, ini berbahaya,” katanya seperti dikutip Antara.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perpanjangan kontrak baru bisa diajukan maksimal 10 tahun sebelum berakhir.

Sementara, kontrak kerja sama Blok Masela antara pemerintah dan Inpex yang ditandatangani November 1998, baru berakhir 2028 atau berarti masih 15 tahun lagi.

Namun, kini pemerintah tengah memroses perpanjangan kontrak Masela hingga 20 tahun lagi atau sampai 2048 dengan alasan keekonomian.

“Tunggu saja nanti tahun 2018, baru diusulkan perpanjangannya,” ujarnya.

Marwan juga mengatakan, selain berpotensi melanggar hukum karena melewati batas pengusulan perpanjangan kontrak, Inpex juga pernah mengorbankan Masela demi kepentingan bisnisnya.

Menurut dia, pada awal-awal masa eksplorasi, Inpex lebih memilih berinvestasi di ladang migas miliknya di negara lain seperti Australia ketimbang di Indonesia. Akibatnya, proyek Masela tertunda pengembangannya.

“Nah, kalau sekarang Inpex minta perpanjangan dengan alasan keterbatasan masa produksi, itu kesalahan mereka sendiri,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya lagi, tidak perlu memperpanjang kontraknya.

Marwan juga mengatakan, sejak masa eksplorasi, proyek Masela memang sudah bermasalah. Masa eksplorasi yang seharusnya maksimal 10 tahun, terlewati menjadi 12 tahun.

Rencana pengembangan (plan of development/POD) Masela diteken pada Desember 2010 atau 12 tahun sejak kontrak kerja sama ditandatangani November 1998.

Meski menjelang berakhirnya masa eksplorasi pada 2008, Menteri ESDM saat itu Purnomo Yusgiantoro menerbitkan POD sementara dengan alasan keekonomian proyek. Namun, peraturan perundang-undangan tidak mengenal POD sementara.

Sekarang, lanjut Marwan, pemerintah kembali berniat melanggar aturan dengan memperpanjang kontrak Masela sebelum waktunya. Saat ini, hak partisipasi Masela dimiliki Inpex Masela Ltd yang sekaligus bertindak sebagai operator sebesar 65 persen dan Shell Corporation 35 persen.

Komposisi saham tersebut terjadi setelah pada Juni 2013, PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) menjual 10 persen saham Masela senilai 313 juta dolar AS ke Inpex dan Shell masing-masing lima persen.

EMP sendiri membeli 10 persen saham Masela dari Inpex pada November 2010 senilai 100 juta dolar.

Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan, pemerintah akan mencari celah hukum untuk memperpanjang kontrak Inpex tanpa merubah PP-nya.

Alasannya, produksi Masela diperkirakan baru dimulai 2018 atau hanya 10 tahun sebelum kontrak berakhir 2028, sehingga belum cukup mengembalikan investasi yang mencapai 14 miliar dolar AS.

Blok Masela terletak di lepas pantai Laut Arafura sekitar 155 km arah barat daya Kota Saumlaki, Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.

Inpex akan membangun kilang LNG terapung berkapasitas 2,5 juta ton per tahun. Sejauh ini, Shell diketahui baru memiliki modul “floating” LNG untuk kapasitas 4,5 juta ton per tahun.(*/hrb)

http://www.investor.co.id/energy/pemerintah-diminta-tak-perpanjang-kontrak-masela/70816

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s