KEBIJAKAN EKSPOR MINERAL MENTAH – Sebanyak 83 IUP dapat kelonggaran ekspor mineral

Oleh Muhammad Yazid – Selasa, 19 November 2013 | 11:25 WIB

JAKARTA. Sebanyak 83 izin usaha pertambangan (IUP) dari berbagai komoditas mineral bakal mendapat kemudahan ekspor mineral mentah (ore) setelah 12 Januari 2014. Pemerintah juga telah mengundang perusahaan pemegang IUP tersebut untuk diberi arahan dalam penerapan kelonggaran ekspor ore.

Berdasarkan data yang diterima KONTAN, ada 83 perusahaan IUP pemegang eksportir terdaftar (ET) dan surat persetujuan ekspor (SPE) yang diundang untuk ikut seminar peningkatan nilai tambah mineral serta evaluasi progres pembangunan smelter yang akan digelar pekan ini di Bali.

Perusahaan yang diundangan antara lain PT Sebuku Iron Lateristic Ores, PT Sulawesi Resources, PT Bosowa Mining, PT Stargate Mineral, PT Indonesia Chemical Alumina, PT Garuda Artha Resources, PT Bintang Delapan Mineral, PT Itamatra Nusantara, dan PT Mulia Pacific Resources.

Seminar ini akan diisi sosialisasi rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah juga akan menjelaskan peraturan pelaksanaan revisi PP berupa rancangan Permen ESDM. Salah satu klausul revisi PP ini akan memuat dispensasi ekspor ore hingga 2017. Sedangkan rancangan Permen ESDM akan mengatur persyaratan agar IUP bisa mendapat kemudahan ekspor ore, diantaranya dengan menyetorkan uang jaminan kesungguhan.

Dede I Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) enggan berkomentar banyak tentang acara tersebut. Ia bilang, Kementerian ESDM hanya mengundang perusahaan yang telah menyerahkan dokumen feasibility study (FS) pembangunan unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) untuk dievaluasi. Ia bilang, IUP yang diundang ke Bali belum pasti bisa ekspor ore pada 2014. “Tergantung keputusan tim, apakah FS-nya serius atau asal-asalan,” kata Dede.

Pengamat Pertambangan Simon F Sembiring bilang, seharusnya pemerintah membedakan kewajiban hilirisasi mineral antara kontrak karya (KK) dan IUP. “IUP baru beberapa tahun menambang sehingga perlu waktu lebih lama untuk mempersiapkan pembangunan smelter,” katanya.

http://industri.kontan.co.id/news/sebanyak-83-iup-dapat-kelonggaran-ekspor-mineral/2013/11/19

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s