Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Kewajiban Pembangunan Smelter

Senin, 25 November 2013 | 20:12

JAKARTA – Pemerintah diminta konsisten menerapkan kewajiban pembangunan pengolahan dan pemurnian (smelter) tambang mineral di dalam negeri sesuai amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Senin (25/11) mengatakan, kewajiban pembangunan smelter tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia. “Tidak ada kata lain, pemerintah harus konsisten dengan UU yang dibuatnya,” ucapnya.

Menurut dia, pemerintah dan DPR sebagai pihak yang mengesahkan UU sebenarnya bermaksud baik dan berusaha konsisten menjalankannya.

Namun, sayangnya, sejak awal, ketika UU berlaku, ketentuan menyangkut kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri itu memang secara teknis tidak layak dijalankan sesuai batas waktu pada 2014.

“Jadi, kelemahan pertama memang ada dalam hal UU itu sendiri yakni aspek kelayakannya,” jelasnya.

Kelemahan kedua dan paling mendasar, lanjut Pri, adalah posisi tawar negara terhadap perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Di atas kertas, menurut dia, terlihat pemerintah sepertinya memiliki posisi tawar yang tinggi, berwenang, dan berkuasa. “Tapi, dalam kenyataannya, suka atau tidak suka, negara tergantung perusahaan-perusahaan besar tambang tersebut dalam pengelolaan dan pengusahaan tambang,” ujarnya.

Akibatnya, lanjutnya, pemerintah menjadi sulit menerapkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan besar tersebut jika melanggar aturan.

Oleh karena itu, Pri Agung meminta pemerintah memperjelas kewajiban dan juga sanksi bagi perusahaaan yang melanggar dalam peraturan pemerintah dan turunannya. “Mesti ada klasifikasi teknis yang secara jelas dituangkan dalam peraturan,” katanya.

Apalagi, kontrak Freeport dan Newmont tidak memuat kewajiban smelter tersebut.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan konsisten menjalankan kewajiban smelter sesuai UU Minerba. Pemerintah akan mendukung penuh perusahaan yang akan membangun smelter.

Sejumlah perusahaan dari Tiongkok dan Rusia tercatat berminat membangun smelter di Indonesia.

Perusahaan tambang asal Rusia, Rusia Aluminium (Rusal) saat bertemu Hatta menyatakan siap membangun smelter aluminium dengan nilai investasi sekitar enam miliar dolar AS.

Namun, Rusal meminta kepastian Pemerintah Indonesia untuk konsisten melaksanakan UU Minerba. Mereka khawatir investasi miliaran dolar AS yang ditanamkannya menjadi sia-sia karena tidak mendapat bahan baku bauksit.

Sesuai UU Minerba, pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib memurnikan hasil tambangnya paling lambat 12 Januari 2014.

Dengan ketentuan tersebut, pemegang kontrak karya yang merupakan perusahaan tambang mineral skala besar seperti Freeport dan Newmont wajib memurnikan hasil tambang emas, tembaga, dan peraknya di dalam negeri.

Selama ini, perusahaan-perusahaan tersebut hanya sampai pada tahap pengolahan atau hingga menjadi konsentrat dan belum menjadi logam. Kewajiban pemurnian hingga berbentuk logam tersebut bisa dilakukan bekerja sama dengan perusahaan lain.

Namun, mengingat kewajiban pemurnian tersebut hanya tinggal beberapa bulan lagi, maka ada kemungkinan perusahaan masih boleh mengekspor produknya asalkan sudah ada komitmen memurnikan di dalam negeri.

Komitmen tersebut bisa berupa studi kelayakan atau peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan pabrik pemurnian. (ID/ths/ant)

http://www.investor.co.id/energy/pemerintah-harus-konsisten-terapkan-kewajiban-pembangunan-smelter/73018

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s