Larangan Ekspor Mineral Harus Perhatikan Aturan

Rabu, 27 November 2013 | 8:33

NUSA DUA-Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) meminta pemerintah untuk hati-hati dalam menerbitkan aturan pelarangan ekspor mineral mentah mulai Januari 2014 karena akan berdampak pada kehilangan pendapatan negara hingga miliaran dolar AS.

“Pada dasarnya akan sulit untuk menghentikan ekspor mulai 12 Januari 2014 karena belum ada pembangunan smelter yang selesai tahun depan,” kata Direktur Eksekutif IMA, Syahrir Abubakar saat menghadiri pertemuan pejabat senior mineral ASEAN (ASSOM) ke-13 di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Ia mengingatkan bahwa dampak terbesar dari penghentian ekspor produk tambang mentah tersebut akan dirasakan oleh daerah.

Dari data yang dimiliki IMA pemerintah akan kehilangan sekitar 45 persen pendapatan dalam bentuk pajak dan royalti yang selama ini disetor oleh dua perusahaan tambang yaitu Freeport dan Newmont.

“Lebih 8,5 miliar dolar pendapatan pemerintah dari dua perusahaan Freeport dan Newmont akan hilang 45 persennya atau sekitar 3,2 miliar dolar penerimaan negara hilang,” katanya.

Selain itu ada dua kabupaten yaitu Sumbawa Barat dan Timika akan kolaps karena sekitar 92 persen pendapatan daerahnya yang selama ini disumbang oleh dua perusahaan tersebut akan hilang.

“Belum lagi ekses masalah ketenagakerjaan yang bisa muncul di dua daerah ini akibat pelarangan ekspor tersebut,” katanya.

Sementara Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sukhyar usai sidang ASOMM di Nusa Dua, mengatakan bahwa larangan ekspor mineral mentah adalah kebijakan yang wajar dan sudah dijalankan banyak negara termasuk anggota ASEAN.

“Ada sekitar 20 negara yang sudah memperbaiki kebijakan ekspor komoditas tambang mentahnya. Termasuk Laos dan Myanmar sudah menerapkan larangan ekspor raw material tambang,” katanya.

Menurut dia, setidaknya ada lima komoditas tambang yang perlu diselamatkan cadangannya karena sangat penting bagi kebijakan hilirisasi industri yaitu bijih nikel, tembaga, bauksit, emas dan besi.

“Bijih nikel saja sebenarnya kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 10 juta ton per tahun. Tetapi produksinya bisa mencapai 60 juta ton karena 50 juta tonnya diekspor dalam bentuk mentah,” katanya. Hal ini dikhawatirkan bisa dengan cepat menggerus cadangan bijih nikel nasional.

Sukhyar mengingatkan larangan ekspor tersebut justru untuk kepentingan penyehatan perekonomian nasional sejalan dengan berkembangnya hilirisasi industri di dalam negeri.

Sesuai UU Mineral dan Batubara (Minerba) No 4/2009, pemerintah mulai Januari 2014 melarang ekspor mineral atau tambang dalam bentuk mentah (raw material). Seluruh mineral mentah tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum boleh diekspor.(ant/hrb)

http://www.investor.co.id/energy/larangan-ekspor-mineral-harus-perhatikan-aturan/73155

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s