PEMERINTAH SIAPKAN PP – UU Minerba Tetap Berlaku Tanpa Revisi

BISNIS INDONESIA | Rabu, 4 Desember 2013

JAKARTA—Pemerintah mene –
gas kan aturan Undang-Undang
No.4/2009 tentang Mineral dan
Batu Bara akan tetap berlaku pada
awal 2014 tanpa ada revisi.

Menteri Perindustrian M.S. Hi –
dayat mengatakan pihaknya ber –
sa ma menteri ekonomi terkait dan
pre siden, secara prinsip memutuskan
tidak akan ada revisi UU Mi –
nerba. Adapun saat ini, Menko
Per ekonomian Hatta Rajasa se –
dang merancang peraturan peme –
rin tah (PP) untuk mengatur ber –
ba gai hal yang diperlukan.

Bila pemerintah menyatakan
akan tetap menjalankan UU Mi –
ner ba pada 2014, artinya, per –
usaha an yang belum memulai
pem bangunan pabrik pengolahan
dan pemurnian (smelter), tidak
bo leh melakukan ekspor bahan
men tah. Namun di sisi lain, pi –
haknya mengusulkan agar
toleran si bisa diberikan bagi pengusaha
yang sudah berkomitmen
membangun smelter namun, meskipun
beroperasi.

“Dalam PP nanti akan ditentukan
kriterianya. Yang pasti perusahaan
tidak bisa mengeskspor se –
per ti volume yang sekarang ini,
se perti yang diinginkan mereka.
In tinya, aturan tetap berlaku ke –
cua li ada perusahaan yang me menu
hi persyaratan dalam kriteria
yang nantinya ditentukan,” kata
Hidayat di kediamannya di Ja kar –
ta, Senin (2/12) malam.

Di sisi lain, kata Hidayat, investor
tambang luar negeri yang
ingin masuk ke Indonesia meminta
pemerintah untuk tegas dalam
me nerapkan aturan minerba ini.

Dia mencontohkan, perusahaan
tambang terbesar keempat di
dunia, yakni Glencore Xstrata me –
nyatakan siap berinvestasi smelter
di dalam negeri. Namun, rencana
in vestasi tersebut baru akan dila –
ku kan asalkan pemerintah In do –
nesia tetap menjalankan aturan
ini dengan konsisten.

Direncanakan, Glencore Xstrata
akan membangun smelter untuk
mengolah bauksit menjadi alumina
dan membuat processing untuk
nikel. Bahkan, investor asal Swiss
ter sebut juga berminat untuk
mem bangun pengolahan tembaga.

Sementara itu, kalangan pengusaha
dalam negeri juga meminta
agar pemerintah tegas dalam me –
lak sanakan aturan ini. Bila peme –
rin tah memberikan toleransi eks –
por, diharapkan ada aturan pelaksana
yang mengatur sanksi bagi
per usahaan yang ingkar janji.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofjan
Wa nandi juga menegaskan agar
ti dak ada penundaan dalam pe –
lak sanaan aturan UU No.4/2009
tentang Minerba tersebut. Sama
se perti Hidayat, Sofjan mengusulkan
agar ada toleransi bagi perusahaan
yang sudah berkomitmen
membangun smelter.

“Masih boleh ekspor bagi yang
janji 1-2 tahun lagi smelter akan
ber operasi, yang lain tidak boleh.
Toleransi harus benar-benar,
ja ngan main-main, kalau belum
jadi (smelter) sesuai dengan wak –
tu yang ditentukan, maka ha rus
ada pinalti atau denda,” kata Sof –
jan.

Dengan begitu, pemerintah ha –
rus membuat aturan yang mengatur
mengenai sanksi yang akan
di berikan. Menurutnya, tidak ada
kata terlambat bagi pemerintah
untuk membuat aturan pelaksana
ter sebut meskipun pelaksanaan
aturan Minerba akan berlaku
pa da 2014.

“Jadi pemerintah jangan me –
nunda-menunda, fokus saja pada
yang benar-benar mau memba –
ngun smelter.“ (Riendy Astria)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s