HILIRISASI MINERAL – Pemerintah Perlu Mengatur Tata Niaga Mineral

KONTAN | Selasa, 10 December 2013

JAKARTA. Komitmen pemerintah untuk meneruskan program hilirisasi mineral tidak cukup. Pemerintah juga harus segera menerbitkan aturan pelaksanaan soal tata niaga mineral, sekaligus memetakan jumlah kebutuhan maupun pasokan.

Komaidi Notonegoro, Pengamat Pertambangan mengatakan, aturan baru perdagangan mineral mutlak diperlukan.

“Masih diperlukan aturan turunan yang harus diterbitkan pemerintah, sehingga program hilirisasi mineral tetap konsisten ke depan,” kata dia, dalam acara diskusi hilirisasi mineral, Senin (9/12).

Aturan itu bisa berupa kewajiban memasok mineral mentah untuk bahan baku unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) atau istilah bekennya domestic marketobligation (DMO). Bersamaan dengan itu, harga patokan mineral (HPM) juga perlu diatur agar transaksi perdagangan tetap sesuai dengan harga pasar.

Sekarang ini, menurut Komaidi, ada beberapa perusahaan smelter yang sudah beroperasi. Seharusnya, pemerintah mengapresiasi sejumlah pengusaha itu dengan jaminan pasokan bahan baku. Maklum, sebagian smelter tidak langsung memiliki areal tambang.

Misalnya, PT Indotama Ferro Alloy membutuhkan bahan baku bijih mangan sebanyak 54.000 ton per tahun, serta PT Indoferro yang membutuhkan 1 juta ton bijih nikel per tahun.

“Kalau ada aturan pelaksanaan begitu detail, industri berbasis mineral akan terintegrasi,” tandas Komaidi.

Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pihaknya sudah lama menyampaikan surat ke sejumlah perusahaan terkait kebutuhan bahan baku ini. Tapi, “Belum ada jawaban, mungkin mereka lebih suka mencari sumber sendiri,” kata dia.

Sejauh ini, beberapa smelter memang kesulitan bahan baku sehingga tidak dapat beroperasi penuh, seperti PT Indotama, PT Delta Prima Steel, PT Dian Sentosa Lestari, dan PT Monokem Surya. Bahkan, Indotama harus mengimpor bijih mangan dari Malaysia agar operasi smelter tetap optimal.

Meski begitu, sejumlah pengusaha tambang tetap berkomitmen melanjutkan proyek pembangunan smelter, seperti Ibris Nickel Pte Ltd, PT Omega Resources Tbk, serta PT Bintan Alumina Indonesia.

Ciho Bangun Darmawan, Direktur Operasi Omega Resources bilang, pihaknya tetap melanjutkan proyek smelter dengan produk akhir nickel pig iron (NPI) berkapasitas 160.000 ton. Saat ini tengah memasuki tahap kontraktor engineering. “Rencana kami tetap jalan,” ujar dia.

Terkait keputusan larangan ekspor mineral mentah (ore) mulai 12 Januari 2014, Omega Resources belum memutuskan langkah yang akan diambil. Perusahaan itu memproduksi dan mengekspor 2,5 juta ton bijih nikel per tahun.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s