PASCALARANGAN EKSPOR: Sistem Stok Mineral Diperlukan

Bisnis Indonesia | Selasa, 10 Desember 2013

JAKARTA—Pemerintah disarankan menerapkan sistem stok mineral agar produksi nasional tetap berjalan menyusul rencana larangan ekspor mineral pada 12 Januari 2014 yang menyebabkan defisit penerimaan negara.

Wakil Direktur Reforminer Institue Ko maidi Notonegoro mengatakan pe merintah seharusnya menyediakan anggaran khusus dari APBN un tuk membeli pasokan mineral yang akan ditimbun. Hal ini meminimalisir penutupan perusahaan tambang yang berdampak di sector makroekonomi maupun sosial.

“Sistem timbun ini seperti Bulog. Jadi, jika smelter sudah jadi, bisa tinggal disalurkan ke smelter tersebut,” katanya, Senin (9/12).

Dia menambahkan sebelum UU No. 4/2009 diterbitkan, seharusnya te lah ada naskah akademis yang idealnya telah mendapat persetujuan dari pengusaha. Kebijakan da -lam beleid tersebut dianggap mampu mewakili kepentingan negara, tetapi juga memperhatikan kepentinganbisnis.

Komaidi menilai pemerintah ku -rang mengoptimalkan implementasi UU Minerba karena belum ada infrastrukur yang memadahi. In fra struktur tersebut antara lain jalan dan tenaga listrik yang mencukupi un -tuk kelistrikan smelter.

Pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai verifikasi harga sesuai dengan cadangan juga semakin dibutuhkan. Pertambangan mineral dan batu bara memerlukan lembaga pengawas layaknya Satuan Kerja Khusus Pengawas Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

Hal ini untuk mengawasi struktur biaya perusahaan tambang dan berapa banyak kontribusi yang akan diterima negara.

“Selain bisa melihat kontribusi ke ne gara, pengawasan dampak social dan lingkungan tambang mineral dan batu bara bisa lebih ketat,” im buhnya.

Selama ini kontribusi dari perusahaan tambang mineral dan batu ba ra menggunakan sistem royalti. Reforminer melihat terdapat selisih yang cukup besar penerimaan Negara dari pertambangan mineral dan batu bara dengan pertambangan mi – nyak dan gas. Selisih tersebut sebanyak 20%-30%.

“Selain itu, sistem verifikasi tersendiri tersebut juga bisa menjadi ken dali agar perusaahaan tambang lebih transparan.”

Berkiatan dengan pelaksanaan UU No. 4/2009, Anggota DPR Komisi I DPR yang sekaligus pemegang sa -ham di sebuah tambang nikel Chandra Tirta Wijaya mengatakan per -usa haannya siap berhenti beroperasi bila Komisi VII dan Kementerian Ener gi dan Sumber Daya Mineral konsisten menjalankan beleid tersebut.

“Dari awal UU diterbitkan kami su dah memulai membangun smelter,” ujarnya.

Dia menambahkan untuk perusahaan besar seperti PT Freeport In donesia dan PT Newmont Nusa Teng -ga ra akan menurunkan produksi se suai kapasitas di PT Smelting Gresik.

Oleh karena itu, sebaiknya pe -me rintah tidak perlu takut bila dua perusahaan Amerika Serikat tersebut hengkang.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s