Batas kadar mineral ekspor diturunkan

Kontan – Kamis, 28 Februari 2013

Kementerian ESDM Evaluasi Pengajuan Pembangunan Smelter

JUM’AT, 22 FEBRUARI 2013 15:55 WIB

JAKARTA – Sesuai dengan Undang-undang No. 4 tahun 2009, Peraturan Menteri ESDM tahun 7 Tahun 2012 dan No 11 Tahun 2011, Pemerintah pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah tersebut selambat-lambatnya sudah harus diterapkan  selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU ini diberlakukan.

Penghiliran mineral agar dipercepat

Bisnis Indonesia | Jumat – 22 Februari 2013

Pengusaha mineral butuh kepastian hukum

Oleh Muhammad Yazid – Jumat, 22 Februari 2013 | 07:07 WIB

JAKARTA. Pengusaha mineral menyambut positif terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah
Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri. Mereka berharap, pemerintah segera memberikan kepastian hukum terkait regulasi
pembangunan smelter.

Kajian batasan tiga komoditas mineral masih alot (Revisi Permen nO.7/2012)

Oleh Muhammad Yazid – Selasa, 19 Februari 2013 | 21:38 WIB

JAKARTA. Revisi lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 terkait batasan minimum pengolahan komoditas mineral tampaknya masih berjalan alot. Terdapat tiga jenis mineral yang masih diperdebatkan batasan minimalnya sehingga dapat menjadi komoditas yang boleh diekspor pada 2014 mendatang.

Pemerintah diminta kaji program penghiliran

Bisnis Indonesia | Jumat – 15 Februari 2013 | h.5

Implementasi Permen No.7/2012: ESDM Siap Revisi Persentase Kadar Mineral

Bisnis Indonesia | Kamis – 14 Februari 2013 | h.7

HILIRISASI MINERAL: Perlu Insentif Untuk Penuhi Amanat UU Minerba

Winda Rahmawati | Rabu, 13 Februari 2013 | 21:02 WIB

JAKARTA—Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mengatakan perlunya memberi insentif hilirisasi mineral untuk memenuhi amanat Undang-undang Minerba 2014 yang mengatur perubahan ekspor row material menjadi barang manufaktur.

“Undang-undang Minerba itu bisa kita penuhi artinya ekspor row material bisa diolah lagi. Kalau hanya mengandalkan tambang, multiplyer efektif itu rendah,” ujar Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan  Sumber Daya Alam Hanung Harimba seusai acara ANZ Economic Outlook 2013, Rabu (13/2).