SKK MIGAS: Ingin Gunakan APBN, Kegiatan Hulu Migas Bisa Terganggu

Lili Sunardi   –   Rabu, 12 Juni 2013, 18:49 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA–Penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk biaya operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berpotensi mengganggu kegiatan hulu migas nasional.

Langgar UU Minerba, Koba Tin Didesak Setop Operasi

Inda Marlina   –   Kamis, 13 Juni 2013, 01:35 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA–Kegiatan operasional PT Koba Tin di Provinsi Bangka Belitung harus segera dihentikan karena pemerintah dinilai sengaja melanggar UU No.4/2009 tentang Minerba.

KONTRAK MIGAS: Pemprov Riau Berharap Blok Siak Dikelola Riau Petroleum

M. Kholikul Alim   –   Kamis, 13 Juni 2013, 15:55 WIB

BISNIS.COM, PEKANBARU–Pemerintah Provinsi Riau berharap PT Riau Petroleum bisa mendapatkan kontrak pengelolaan migas melalui mekanisme penawaran langsung.

PANAS BUMI: Pemerintah Diminta Realisasikan Dana Eksplorasi

Lili Sunardi   –   Kamis, 13 Juni 2013, 15:58 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA–Pangusaha pengembang panas bumi meminta Pemerintah segera merealisasikan anggaran eksplorasi yang diambil dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menggairahkan industri itu di dalam negeri.

USAHA MIGAS: Masih Menarik Bagi Investor

Lili Sunardi   –   Kamis, 13 Juni 2013, 17:44 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA–Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dianggap masih menarik bagi investor, meskipun ada rencana pengembalian 16 blok di laut dalam oleh 12 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengalami kerugian hingga US$1,9 miliar.

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan pengembalian blok migas oleh KKKS merupakan hal yang biasa dalam industri hulu migas. Hingga saat ini, sudah ada puluhan blok yang dikembalikan kemudian dilelang lagi oleh Pemerintah.

“Kalau ada 12 KKKS rugi sampai US$1,9 miliar kan hal yang biasa, karena eksplorasi di laut dalam memang benar-benar baru dan memiliki tingkat risiko yang sangat besar,” katanya di Jakarta, Kamis (13/6).

Edy mengungkapkan sampai saat ini banyak perusahaan migas internasional yang menyatakan ketertarikannya mengelola blok migas laut dalam yang ada di dalam negeri. bahkan, pihaknya juga telah menerima tawaran joint study untuk mengetahui seberapa besar cadangan migas yang ada di blok tersebut.

Kegagalan KKKS dalam mendapatkan migas dari blok yang dikelolanya, lanjut Edy, dapat disebabkan penggunaan konsepsi sistem perminyakan yang kurang tepat. Apalagi, wilayah yang dikelola tersebut belum dilengkapi oleh data yang lengkap.

Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi kembali data dari blok yang akan dikembalikan tersebut untuk kemudian ditentukan apakah akan dilelang kembali. Evaluasi tersebut juga nantinya akan menggunakan data dari perusahaan yang mengelola sebelumnya, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau upaya kami ya seperti ini, meminta anggaran untuk melakukan survei seismik 3 dimensi dan 2 dimensi. Selain itu kami kaji kembali intepretasi yang sudah ada,” jelasnya.

Sebelumnya, sebanyak 12 KKKS migas berencana mengembalikan wilayah kerjanya karena gagal mendapatkan cadangan migas yang ekonomis dari 16 blok eksplorasi. Aussie B Gautama, Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas mengatakan 12 KKKS tersebut ingin mengembalikan 16 blok eksplorasi yang dikelolanya karena telah mengalami kerugian mencapai US$1,9 miliar.

Dana tersebut pun tidak akan dikembalikan negara melalui mekanisme cost recovery, karena tidak menghasilkan minyak. Untuk itu, Pemerintah harus menjaga iklim investasi di sektor hulu migas, karena 12 KKKS tersebut berencana mengembalikan wilayah kerja eksplorasinya kepada pemerintah dalam waktu dekat.

Cadangan minyak nasional saat ini sendiri hanya sekitar 3,6 miliar barel dan diperkirakan akan habis dalam waktu beberapa belas tahun dengan asumsi tingkat produksi saat ini, tidak ada penurunan produksi kedepan,serta tidak ditemukan cadangan minyak baru.

Editor : Ismail Fahmi

http://www.bisnis.com/usaha-migas-masih-menarik-bagi-investor

Forestry, mining graft costs more than resources

Nadya Natahadibrata, The Jakarta Post, Jakarta | National | Thu, June 13 2013, 7:01 AM

A recent report released by a number of NGOs grouped under the Coalition against Forestry Mafia claimed that corruption in the natural resources sector had incurred state losses to the tune of Rp 1.92 trillion (US$193.9 million).

Govt set to raise prices of geothermal power

The Jakarta Post, Jakarta | Business | Thu, June 13 2013, 8:14 AM

The government will raise the price of electricity produced by geothermal power plants to promote business certainty, and resolve a number of geothermal projects that have stalled due to financial problems, Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said on Wednesday.